Kelanjutan PNPM Tergantung Pemerintahan Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono menyebut kelangsungan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) tergantung pemerintahan mendatang. Setidaknya, program tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2015.
"Tergantung pemerintah yang akan datang apakah dilanjutkan, dikurangi, atau ditambah lagi. Tetapi itu (PNPM) sudah masuk usulan kita di RAPBN 2015," ujar Boediono dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di Hotel Grand Sahid, Jakarata Pusat.

Dia menuturkan, program tersebut harus tetap berjalan karena terbukti sebagai program andalan dalam memberantas kemiskinan. Bahkan, kata Boediono, di kelas dunia, PNPM sudah diakui sebagai program yang baik.
Menurut dia, PNPM sangat sejalan dengan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ciri PNPM yang sesuai dengan perintah UU Desa adalah pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menitipkan harapannya pada pemerintahan mendatang agar tetap menjalankan program yang menyasar masyarakat secara langsung tersebut.
"Saya pribadi, dan pemerintahan sekarang ini, mengharapkan PNPM akan terus berlangsung. Ini semua ada di tangan pemerintahan yang akan datang," harap Boediono.