02 October 2014 (www. Kompasiana.com )
Belum
juga Presiden Jokowi dilantik, publik terus bertanya-tanya. Publik yang
dimaksud adalah mereka yang bergerak di dunia pemberdayaan. Salah satunya dalam
naungan program PNPM Mandiri Perdesaan. Perasaaan galau muncul menyusul
keputusan DPR terkait pengalihan BLM Rp.9,1 Trilyun untuk Dana Desa. Pertanyaan
simpelnya, kalau sudah tidak ada BLM trus apa masih ada Fasilitator?
Praktek
selama ini, Fasilitator dikontrak untuk mengawal BLM (Bantuan Langsung
Masyarakat). Di lokasi kecamatan/desa yang masih terkucur BLM pasti ada
Fasilitator. Sebaliknya, yang tidak ada kucuran BLM (contoh kecamatan
phase-out) pasti tidak ada Fasilitatornya. Sebagai contoh di Jawa Barat adalah
Kec.Ciampea-Bogor, Kec.Bojongsoang dan Pameungpeuk Kab.Bandung.
Intinya,
ada peran Fasilitator melekat dengan kucuran BLM. Bisa dimaklumi jika saat ini
tidak kurang dari 11 ribu Fasilitator yang tersebar di 33 provinsi lokasi PNPM
Mandiri (Perdesaan) dalam posisi bertanya. Lanjut atau tidak ? Apalagi sekarang
ini mereka sedang berjibaku dengan tahapan perencanaan pembangunan di tingkat
desa. Tentunya tak bisa ditunda sementara kepastian BLM sebagai dasar
perencanaan tidak ada informasi.

.png)